Kategori
Regional

DPR Usul Warga Miskin dapat Prioritas Vaksin COVID-19 dan Gratis

DPR Usul Warga Miskin dapat Prioritas Vaksin COVID-19 dan Gratis

DPR Usul Warga Miskin dapat Prioritas Vaksin COVID-19 dan Gratis – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengusulkan skema pemberian vaksin COVID-19, untuk warga miskin dan kurang mampu, agar sebaiknya mendapat prioritas dan gratis.

Terlansirkan dari https://christian-mommies.com/ “Sedangkan, bagi warga kelas menengah dan kaya, bisa diatur sesuai dengan mekanisme yang tepat. Ini prinsip keadilan dan sama rata, bahwa setiap warga mendapat hak dan kewajiban sesuai proporsi masing-masing,” kata Nabil

1. DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat penemuan vaksin virus corona

Pemerintah, kata Nabil, sangat serius untuk menyiapkan dan mengembangkan vaksin virus corona dengan skema kerja sama dan penelitian berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekadar membeli, tapi juga transfer pengetahuan. Karena itu, kata dia, pemerintah menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi farmasi, sekaligus tim risetnya untuk membantu kepentingan ini.

“Namun, kita kan berkejaran dengan waktu, jadi harus cepat,” ujarnya.

2. DPR sepakat batal membeli Vaksin AstraZeneca

Terkait batalnya membeli Vaksin AstraZeneca, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengatakan hal itu soal negosiasi. Apa yang menguntungkan bagi Indonesia akan terpilih. Sementara, yang merugikan akan dihindari.

“Jika pihak penyedia vaksin tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan, maka memang harus negosiasi ulang atau beralih ke perusahaan lain,” kata Nabil.

3. Keamanan dan standar vaksin virus corona harus jadi perhatian utama pemerintah

Keamanan dan standar vaksin COVID-19, kata Nabil, adalah tanggung jawab perusahaan penyedia. Termasuk, garansi dari pemerintah setempat, karena melibatkan kesepakatan bilateral. Selain itu, harus ada mekanisme yang jelas, terkait prosedur keamanan dan kesehatan vaksin yang tidak mungkin memproduksi massal jika masih membahayakan.

“Jadi, memang pemerintah sedang mengejar dan mengamankan vaksin untuk jutaan warga Indonesia. Ini kan ratusan negara sedang memburu vaksin, sementara produsen tidak banyak, hanya dari beberapa negara yang punya teknologinya,” ujar ia.

4. Pemerintah sebut vaksinasi COVID-19 akan molor

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana vaksinasi COVID-19 yang tadinya akan memulai sekitar minggu kedua November 2020 bisa saja berjalan molor.

Menurut ia, kemungkinan mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan karena membutuhkan waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization.

“Tadi presiden telepon saya, tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya (vaksinnya) sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kecapaian (kesampaian) minggu kedua November, bukan karena barangnya. Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorization itu belum bisa terkeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus patuhi,” kata Luhut, terkutip dari ANTARA.

Luhut mengatakan Presiden Jokowi tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk mengikuti aturan yang ada. “Beliau mengatakan keamanan nomor satu. Saya kira pemerintah sangat menghormati aturan tadi,” imbuhnya.

Kategori
Regional

Dokter Paru Minta Kemenkes Umumkan Syarat-syarat Penerima Vaksin

Dokter Paru Minta Kemenkes Umumkan Syarat-syarat Penerima Vaksin

Dokter Paru Minta Kemenkes Umumkan Syarat-syarat Penerima Vaksin – Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) meminta agar setiap jenis vaksin yang masuk ke Indonesia harus melewati uji klinis, sebelum tersuntikkan ke masyarakat Indonesia.

Ketua Pokja Bidang Infeksi PDPI Erlina Burhan mengatakan, PDPI telah melayangkan surat kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tentang pandangan PDPI mengenai vaksin COVID-19, salah satunya tentang keamanan vaksin.

“Selain harus melewati uji klinis, vaksin COVID-19 yang tergunakan juga harus mendapat persetujuan dari Badan POM sehingga aman,” ujar Erlina terlansirkan dari http://utowndc.com/

1. Kementerian Kesehatan perlu umumkan syarat-syarat penerima vaksin

Selain itu, PDPI juga meminta agar Kementerian Kesehatan perlu menyampaikan syarat-syarat penerima vaksin yang resmi dari pemerintah.

“Pada intinya kami mendukung proses inisiasi dan pengadaan vaksin COVID-19 asalkan ya itu memenuhi syarat, aman, termasuk gak ada efek sampingnya,” imbuh ia.

2. PB IDI meminta membuat pedoman pemberian vaksin COVID-19

PDPI juga memohon kepada PB IDI, agar dapat membuat pedoman pemberian vaksin COVID-19 yang dapat menjadikan pegangan oleh anggota IDI.

“Sebagai tenaga medis secara pribadi saya juga minta agar ada pedoman, selain itu vaksin yang memberikan aman,” ucapnya.

3. Sebanyak 9,1 juta penduduk Indonesia akan terima vaksin COVID-19

Ketahui, Kementerian Kesehatan memastikan 9,1 juta penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara bertahap, mulai akhir November sampai Desember 2020.

D’irektur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, prioritas pertama yang mendapat vaksin adalah tenaga kesehatan.

“Dari terdiskusi yang kami lakukan dengan beberapa pihak, termasuk dengan WHO, para ahli dan beberapa negara lain yang sudah melakukan vaksinasi, yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan, karena merekalah yang akan lebih berisiko, dan sangat berisiko untuk tertular dan menjadi sakit oleh COVID-19” ujar Yuri dalam terdiskusi daring, Senin (19/10/2020).

4. Tenaga kesehatan pertama kali dapatkan vaksin

Ada pun tenaga kesehatan yang pertama kali mendapat vaksin, ucap Yuri, adalah tenaga kesehatan yang bertugas pada RS rujukan yang melayani pasien COVID-19.

“Kemudian, urutan berikutnya adalah petugas laboratorium yang bertugas pada tempat pemeriksaan spesimen COVID-19. Ini paling bahaya karena berhadapan langsung dengan virus bukan pasien,” ucap Yuri.

Kategori
Regional

Siap-siap, Begini Tahapan Imunisasi Vaksin COVID-19

Siap-siap, Begini Tahapan Imunisasi Vaksin COVID-19

Siap-siap, Begini Tahapan Imunisasi Vaksin COVID-19 – Kementerian kesehatan saat ini sudah mempersiapkan imunisasi COVID-19 seiring target pemerintah mendapatkan vaksin pada kuartal IV atau akhir 2020. Simulasi uji coba vaksin COVID-19 saat ini sudah melakukan pada dua Kota yakni Kota Bogor, Jawa Barat dan Badung, Bali.

Sekretaris D’irektorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit M Budi Hidayat mengungkapkan persiapan simulasi uji coba merupakan bagian dari kesiapan Indonesia untuk melakukan vaksinasi massal saat vaksin definitif COVID-19 telah temukan.

“Kita nunggu (uji coba), saat ini kita siapkan dulu SOP, SDM dan logistik yang terperlukan untuk menyatakan kita siap melakukan vaksinasi massal,” kata Budi lansirkan dari http://utowndc.com/

Lalu bagaimana tahap imunisasi vaksin COVID-19?

1. Tahap pertama peserta akan d’iskrining

Budi menjelaskan dalam tahapan vaksinasi, peserta akan d’iskrining terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki penyakit komorbid atau tidak.

“Tahap tersebut sebagai anamnase. Jika peserta vaksinasi terindikasi memiliki penyakit penyerta (komorbid) maka akan terarahkan ke ruang pemeriksaan umum, lalu berikan surat rujukan untuk selanjutnya merujuk ke RS,” ujarnya.

2. Peserta akan imunisasi lagi 2 minggu kemudian

Sementara bagi peserta yang sehat, dapat menerima vaksinasi tahap pertama. Usai penyuntikan vaksin, peserta tidak langsung pulang, melainkan harus menunggu selama 30 menit guna melihat apakah ada efek samping atau tidak.

“Jika vaksinasi tahap pertama selesai, nanti peserta akan imunisasi lagi 2 minggu kemudian,” imbuhnya.

3. Tenaga kesehatan gunakan APD level 2

Ia menekankan bahwa keselamatan tenaga kesehatan dan peserta vaksinasi adalah prioritas utama. Untuk itu, para tenaga kesehatan yang bertugas menggunakan APD level 2 serta apron.

“Sementara bagi masyarakat harus menerapkan 3M yakni sebelum uji coba vaksin harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu, menggunakan masker dan menjaga jarak aman antar peserta,” terangnya.

4. Kemkes jamin keamanan vaksin saat peserta imunisasi

Ia memastikan bahwa vaksin yang akan memberikan kepada peserta imunisasi saat uji coba vaksin aman, sehingga tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan, sebab vaksin terpilih telah melewati sejumlah rangkaian uji coba dan telah teruji secara klinis.

“Sekarang sedang teliti dan terupayakan untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi, kalau memang ada risiko pasti tidak akan kita lakukan. Yang sudah diberikan ini, yang sudah aman,” katanya.

5. 30 juta dosis vaksin akan keterima Indonesia pada kuartal IV atau akhir 2020

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, mengungkapkan 30 juta dosis vaksin akan terima Indonesia pada kuartal IV atau akhir 2020.

Airlangga menyebutkan jumlah vaksin itu berasal dari Sinovac, Sinopharm, dan Astra Zeneca.

“Pemerintah telah mengorder 50 juta vaksin dari Astra Zeneca dan sekarang telah berangkat untuk pemesanan pertama. Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri BUMN sedang mengurus pembelian vaksin itu,” ujarnya