Kategori
Regional

Wali Kota Balikpapan Sayangkan Penundaan Proyek Fly Over Muara Rapak

Wali Kota Balikpapan Sayangkan Penundaan Proyek Fly Over Muara Rapak

Wali Kota Balikpapan Sayangkan Penundaan Proyek Fly Over Muara Rapak – Beberapa proyek multi years Provinsi Kaltim meputuskan untuk menunda. Hal ini terumumkan oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltim selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Kaltim saat pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim, Senin (9/11/2020) lalu.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sangat menyayangkan tertundanya proyek multi years Provinsi Kaltim tersebut karena salah satu proyek itu adalah Pembangunan Fly Over Muara Rapak yang telah terpimpin oleh Gubernur Kaltim melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan skema Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2021-2023.

Rizal mengatakan pembangunan Fly Over Muara Rapak merupakan solusi dari permasalahan kota dari sektor transportasi yang sudah ketahui oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan khususnya masyarakat Balikpapan.

“Pembangunan ini sering terbahas dalam forum setingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), termasuk Forum Lalu-Lintas Angkutan Jalan tingkat Kota maupun Kaltim,” papar Wali Kota Balikpapan H.M. Rizal Effendi, melalui rilis tertulis pada Selasa (10/11/2020).

1. Anggaran real tak sebesar yang terencanakan

Pemerintah Kota Balikpapan telah merespons kebutuhan tersebut sejak sepuluh tahun lalu karena tingginya kecelakaan lalu lintas pada kawasan tersebut yang telah banyak memakan korban khususnya pada Tanjakan Muara Rapak.

Melansir dari http://162.241.119.31/ .Rizal menuturkan, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyusun dokumen perencanaan, yakni Kajian Penataan Simpang Muara Rapak oleh Bappeda tahun 2010 dengan rekomendasi Pembangunan Fly Over.

Selain itu juga Detail Engineering Design (DED) oleh D’inas Tata Kota dan Perumahan tahun 2013 dengan estimasi anggaran sebesar Rp. 214,7 Miliar untuk desain 2 jalur 4 lajur sepanjang 550 meter.

Juga dokumen Perencanaan Pembebasan Lahan oleh D’inas Pekerjaan Umum tahun 2018 dengan estimasi pengadaan tanah seluas sekitar 1,5 hektare dan anggaran sebesar Rp300 Miliar dengan asumsi semua tanah dan bangunan membebaskan.

“Pada kenyataannya tidak sebesar itu biaya yang membutuhkan, karena sekitar 50 persen memiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan Pemkot Balikpapan, apalagi ada review desain dari Pemprov Kaltim untuk mengurangi lajur dari empat lajur menjadi dua lajur,” paparnya.

2. Proses percepatan pengadaan tanah

Rizal melanjutkan, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kaltim . Dengan tembusan Ketua DPRD Provinsi Kaltim untuk mengusulkan Pembangunan Fly Over Muara Rapak pada tanggal 27 Januari 2015. Serta surat terbaru pada 23 Oktober 2020 terkait dukungan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap Pembangunan Fly Over Muara Rapak.

Sementara untuk percepatan pengadaan tanah, Rizal juga telah memberi instruksi kepada Asisten Tata Pemerintahan Setdakot Balikpapan Syaiful Bahri . Supaya berkoordinasi dengan camat, lurah, dan perangkat daerah agar urusan pembebasan tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan dan PT. Pertamina (Persero) yang berada pada ruas Jalan Ahmad Yani bisa segera terselesaikan.

“Sehingga dari sisi Jl. Ahmad Yani ini lah agar dapat memulai pembangunan Fly Over tersebut pada tahun 2021,” paparnya.

3. Balikpapan akan menjadi kota penyangga ibu kota negara yang baru

Rizal berharap Ketua DPRD Provinsi Kaltim, terlebih anggota DPRD . Provinsi Kaltim daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan agar Pembangunan Fly Over Muara Rapak dapat menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2021.

Hal ini sesuai rencana Gubernur Kaltim Isran Noor agar pembangunan fly over. Itu terlaksanakan dengan skema Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2021-2023.

Ini merupakan kebutuhan dan prioritas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan karena konflik pada persimpangan Muara Rapak. Serta karena kondisi geometrik pada Jalan Soekarno Hatta yang ternilai tidak ideal.

“Terlebih lagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Provinsi Kalimantan Timur. Praktis hal tersebut sangat membutuhkan Balikpapan sebagai penyangga IKN dalam rangka melayani masyarakat Ibu Kota yang baru,” kata Rizal.